Jember – Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU., Hadir dalam rapat koordinasi Kepala Daerah dan Legislatif dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sewilayah Jawa Timur di Kantor Gedung Provinsi Jawa timur pada Kamis (15/9/2022) siang. Acara dihadiri Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negri ,seluruh bupati di Jawa timur dan DPRD.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Tomsi Tohir mengatakan, Rakor kali ini merupakan wujud komitmen bersama menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan terbebas dari korupsi.
“Pertemuan ini juga mempunyai nilai tambah karena hadir pula para kepala daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,” lanjutnya.
Harapannya, kehadiran para kepala daerah dan DPRD itu dapat menyamakan persepsi, langkah, dan komitmen untuk bersama-sama memberantas korupsi. Lebih lanjut, dia menegaskan, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan ancaman eksistensi bangsa.
Selanjutnya dia mengatakan, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk memberantas hal tersebut. Salah satunya, perencanaan dan penganggaran APBD.
“Bapak/ibu harus memahami bahwa esensi APBD salah satunya adalah fungsi alokasi. APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah
“Dengan kata lain, APBD harus untuk rakyat!” tegasnya.
Selain mengadakan pemberian materi soal pemberantasan korupsi, lebih lanjut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menggelar pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi atau yang disebut dengan Jatim PAK Periode 2022 – 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pengukuhan tersebut dilaksanakan disela Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur. Secara khusus, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa forum Jatim PAK tersebut sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.
Dengan adanya forum Jatim PAK tersebut, Gubernur Khofifah berharap edukasi tentang anti korupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen.
“Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor”
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan pihaknya bersyukur atas terselenggaranya rakor ini.
“Hari ini kami mendapatkan materi secara langsung dari KPK terkait dengan pembinaan tentang pencegahan korupsi,” urainya.
Pihaknya juga bersyukur, sebab mendapatkan peningkatan poin terkait dengan monitoring centre of prevention (MCP) KPK.
Jember mampu mendapatkan kenaikan poin, dari 73 poin menjadi 79 poin. Atas perolehan tersebut, Kabupaten Jember menempati peringkat ke-7 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sementara itu, Jember mampu menempati peringkat ke-14 secara nasional.
“Ini merupakan suatu hal yang membanggakan, namun perlu ada peningkatan lagi,” tuturnya. Harapannya, pada tahun berikutnya, Kabupaten Jember dapat masuk kelima besar MCP KPK. Dengan begitu, tata Kelola pemerintahan Jember semakin bagus. Termasuk semakin efektifnya Kabupaten Jember dalam memberantas korupsi.
Ke depan lanjut Hendy bakal meneruskan apa saja materi yang dia dapat dalam kegiatan itu.
“Nanti akan kami teruskan kepada masyarakat Jember,” lanjutnya. Terutama kepada para ASN agar dapat mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya.
“Tak ada korupsi sehingga Kabupaten Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat dalam mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. (*)