Menyusul amblesnya jalan nasional di Jalan Sultan Agung hingga merobohkan Pertokoan Jompo di Jompo, Kecamatan Kaliwates, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan status bencana untuk peristiwa tersebut.
Penetapan status tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin, 02 Maret 2020.
Bupati Jember, dr. Faida, MMR., dalam rapat itu mengajak semua pihak bahu membahu mengatasinya. “Ini akan kita lakukan bersama-sama dan hadapi bersama-sama,” tutur bupati.
Status bencana tersebut, masih terang bupati, untuk mengefektifkan langkah yang akan diambil oleh semua pihak.
Status ini tidak menyekat semua pihak untuk mengambil langkah. “Keselamatan dan kecepatan menjadi prioritas pertimbangan,” ungkapnya.
Langkah-langkah darurat di lapangan, imbuh bupati, dikoordinasi oleh Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol. Inf. La Ode M Nurdin.
Tindakan di lapangan dilaksanakan bersama Badan Penanggulangann Bencana Daerah (BPBD) Jember serta sejumlah pihak yang terkait.
Bupati juga menjelaskan, peristiwa yang terjadi sekira pukul 04.00 pada” Senin, 02 Maret 2020, tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena ruko yang ambrol sebelumnya telah dikosongkan.
Masih ada tiga ruko yang harus dikosongkan. Selain itu, ruko yang masih berdiri akan dirubuhkan. Sementara ruko yang ambruk ke sungai ditangani BPBD, Bina Marga, PU Propinsi, TNI, dan Polri.
Evakuasi material bangunan ruko di Sungai Jompo perlu segera dilakukan karena dikhawatirkan akan menghambat aliran sungai dan menimbulkan risiko banjir.
Selain membuat jalan dan pertokoan rusak, bencana itu juga membuat sekitar 3.000 sambungan pelanggan PDAM terputus.
Pasokan air bersih ke masyarakat harus segera ada. Karena itu, PDAM Jember diminta untuk mengambil langkah kebencanaan dengan membuat alur baru. (mutia/izza/*f2)