Fakta Jember – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam membangun desa melalui berbagai program.
Salah satunya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Pemerintah menekankan bahwa pembangunan desa bukan hanya sekadar program, namun merupakan kunci utama dalam memajukan Indonesia.
Dengan mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa, pembangunan desa menjadi sangat krusial.
Melalui P3PD, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat pemerintahan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.
Kerja sama dengan Bank Dunia dalam program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Melansir ANTARA, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan seluruh pihak terkait mengenai pentingnya membangun desa sebagai salah satu langkah utama dalam memajukan Indonesia.
Menurut Yandri di Kantor Kemenko PM Jakarta Rabu, 6 November 2024, banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal di desa menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan desa menjadi penting karena menyangkut hidup banyak orang.
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, bangun desa, membangun Indonesia, mengurus desa, mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” katanya saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.
Pada kesempatan itu, Yandri didampingi oleh Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria.
Ia lalu menyampaikan sebagai upaya untuk membangun desa, pemerintah RI bekerja sama dengan Bank Dunia membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Kemendes PDT bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia lalu ditunjuk Pemerintah Indonesia untuk menjalankan program tersebut.
Yandri juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan desa.
Ia juga berkomitmen akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai rakor itu bernilai penting untuk menyinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.
Muhaimin mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, peraturan presiden telah memerintahkan Menko PM agar menghadirkan satu deputi khusus yang menangani masalah desa dan pembangunan daerah tertinggal.
“Nah kenapa kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi? Karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta.
Ia menambahkan pula dengan dana desa sebesar Rp71 triliun, pembangunan desa tahun 2025 diharapkan bisa menjadi pemasok utama dalam program makan bergizi gratis.
Menurut Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM, dan lainnya. (*)