Jember – Aktivis Laskar Merah Putih, Iswahyudi, 45 siap datangi pejabat pembuat komitmen proyek Billboard. Dirinya, akan menanyakan langsung tentang benar tidaknya dugaan kesalahan penerapan sertifikasi badan usaha atas proyek tersebut.
Seperti yang dirinya ketahui, seharusnya proyek tersebut menggunakan SBU dengan kode SP 011-KK 016, pemasangan kerangka baja, pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasannya, namun di lapangan ternyata menggunakan SBU BG 009, KBLI 41019, kontruksi Gedung lainnya.
Perbedaan penggunaan inilah yang ingin dia tanyakan pada Pejabat Pembuat komitmen, sehingga persoalan kasus tersebut bisa terang benderang.
Selain itu, atas dasar apa SBU itu di ubah, apakah di perbolehkan PPK melakukannya, jika tidak, bagaimana seharusnya.
“Terus terang saya akan konfirmasi langsung pada Pejabat Pembuat komitmen, terkait dugaan penyalah gunaan SBU, saya juga akan bertanya mengenai apa cantolan hukumnya, agar semua bisa terang benderang, jika nantinya ada semacam bukti baru, bukti itu akan saya jadikan dasar untuk langkah selanjutnya, tapi tahapan kali ini, sampai di sini dulu, pokoknya ber seri” ujarnya.
Saat di singgung tentang, apa target dirinya melakukan hal itu, dengan senyum khasnya, Yudi mengaku hanya ingin Jember menjadi milik semua, bukan milik kelompok tertentu saja, sehingga kedepan bisa lebih transparan dan lebih baik.
“Saya hanya orang kecil yang ingin Jember menjadi milik semua kelompok, bukan hanya milik kelompok tertentu” ujarnya, sambil tersipu.
Sebelum berpisah Yudi sempat mengatakan, jika dugaannya ini benar, berarti bukan hanya kasus Billboard di Dispenda saja, namun bisa jadi di dinas lain ada juga, dan pasti dirinya akan kumpulkan data datanya, untuk bahan melangkah.
Baca Juga : LMP Nyatakan Tidak Ada Lagi Dukung Mendukung Dengan Yayasan Pengelola SMK Analis
Ditempat terpisah, ketua Markas Cabang LMP Jember, Drs. H. Helmi Murtaqi, mendukung langkah kawan-kawannya, dirinya hanya minta, agar sebelum melangkah harus di pikir matang, dan dikonsultasikan dengan divisi hukum yang ada, sehingga langkahnya akan benar benar sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia.
“Saya mendengar banyak hal terkait persoalan ini, dan itu sudah di bicarakan bersama, kebetulan Mas Yudi pengurus bidang hubungan antar lembaga, jadi masih ada korelasinya jika ber inisiatif melangkah untuk konfirmasi, dan saya minta berkomunikasi juga dengan divisi hukum” jelasnya. (Wid)