Jember – Rapat koordinasi perdana Dewan Pengupahan, Rabu, 22/2/23 di Rumah makan Lestari, berjalan cukup panas. Hampir semua unsur dewan pengupahan hadir, untuk membahas langkah langkah di tahun 2023, selain itu juga memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Jember.
Coster Sianipar, anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja mengatakan, kalau hingga saat ini bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, S.T., IPU, dianggap tidak perduli dengan kerja dewan pengupahan. Bahkan menurut tokoh senior serikat pekerja ini, Hendy tidak punya kepekaan sosial, ini yang membuat dirinya kecewa dengan sikap bupati Jember tersebut.
Dia juga mengatakan, kerja dewan pengupahan selama ini dianggap tidak ada, bahkan saat dewan pengupahan menggelar sosialisasi upah minimum, bupati dua kali tidak pernah datang.
“Kami dewan pengupahan sudah bekerja maksimal walau dalam keterbatasan, namun jerih payah kami sama sekali tidak pernah di hargai, untuk itu saya anggap bupati Jember tidak punya kepekaan sosial” terangnya.
Selanjutnya Coster mengatakan, padahal semua yang dibicarakan itu merupakan nasib rakyat, yang menjadi domain bupati, bukan dewan pengupahan.
Hal senada juga disampaikan Umar Faruq, Anggota dewan pengupahan dari serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi). Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jember tidak serius menindaklanjuti rekomendasi dewan pengupahan. Pemerintah selama ini belum pernah menghargai kerja keras dewan pengupahan, untuk itu dirinya akan terus berjuang untuk nasib buruh.
Dia mencontohkan, PDP Khayangan sebagai perusahaan plat merah, sama sekali tidak memperhatikan nasib buruh nya. Mereka selalu berkelit tidak mempunyai kemampuan untuk membayar buruh sesuai ketentuan. Padahal kalau mau jujur, PDP punya kemampuan untuk itu.
“Saya sudah bertemu dengan direktur keuangan, dan banyak ngobrol tentang keuangan perusahaan, dan dia menyampaikan kalau menurut audit internal dia mengatakan tidak mampu, tapi jika menurut audit eksternal ya kayaknya bisa” ujarnya. (Arya)