Fakta Jember – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melatih petugas terkait tata cara dan metodologi survei literasi dan inklusi keuangan pada 2025.
“Pelatihan petugas survei itu memiliki peran penting untuk menghasilkan data survei yang baik,” kata Rony Ukurta Barus, Senin 9 Desember 2024.
Ukura Barus adalah Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bali.
Ia mengatakan, pelatihan bekerja sama dengan BPS setempat. Sebanyak 12 orang petugas dari mitra BPS itu mengikuti pembekalan survei literasi dan inklusi keuangan.
Ada pun metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) melalui perangkat aplikasi manajemen survei.
Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup keterangan tentang perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan.
Juga dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, pinjam meminjam berbasis teknologi (fintech P2P lending), sistem pembayaran.
Termasuk keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan.
Rony menambahkan, survei dilakukan untuk mengetahui indeks pemahaman dan pemanfaatan industri keuangan, mengukur efektivitas program edukasi dan literasi keuangan yang dilakukan.
Tujuan survei juga untuk memberikan masukan kepada lembaga jasa keuangan dalam menyusun strategi pemenuhan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
“Hasilnya nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta penyusunan program kerja kami, lembaga jasa keuangan maupun instansi terkait lain,” imbuhnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan mengatakan, kerja sama itu merupakan pelaksanaan survei yang tahun ini menyasar Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem.
Targetnya adalah 270 orang responden.
“Melalui survei ini diharapkan dapat melihat keterampilan, sikap dan perilaku keuangan masyarakat di Bali,” imbuh Agus.
Secara nasional, survei pada 2025 akan mengikutsertakan 10.800 responden dengan rentang usia 15-79 tahun di 34 provinsi dengan cakupan 120 kota/kabupaten yang dijadwalkan mulai 13 Januari hingga 11 Februari 2025.
Sebelumnya, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 terdapat celah antara tingkat inklusi dan literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 9,59 persen.
Ada pun tingkat literasi sebesar 65,43 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 69,71 persen dan 78,41 persen.
Sedangkan di wilayah perdesaan, indeks literasi dan inklusi keuangan masing-masing sebesar 59,25 persen dan 70,13 persen. (*)
Sumber: ANTARA