POLITIK

Halim Gerindra Resmi Pimpin DPRD Kabupaten Jember

Ahmad Halim bersama forkopimda dan anggota dewan usai berfoto usai pelantikan pimpinan dewan.

Fakta Jember – Politisi Partai Gerindra Ahmad Halim resmi memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember untuk periode 2024 – 2029.

Halim yang menjadi ketua bersama tiga wakil pimpinan lainnya dilantik pada Rabu, 9 Oktober 2024, di gedung DPRD Jember di Jalan Kalimantan 86.

Keempat pimpinan DPRD Jember itu yakni Ahmad Halim (Gerindra). Wakilnya yakni Fuad Akhsan (PKB), Widarto (PDIP), dan Deddy Dwi Setiawan (Nasdem).

“Secepatnya kita melakukan sidang paripurna kedua usai pelantikan hari ini,” kata Halim kepada wartawan usai pelantikan.

Sidang kedua tersebut akan membentuk alat kelengkapan, mulai Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda), serta komisi-komisi.

Ahmad Halim mengatakan proses pembentukan alat kelengkapan dewan harus segera diselesaikan secepatnya. Sebab, hal itu merupakan tugas kedewanan pascapelantikan.

Karena itu, Halim menegaskan DPRD Jember akan segera menuntaskan pembahasan Raperda Tatib hingga Rancangan APBD 2025.

“Setelah itu, kami akan bertemu dengan tim anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk membahas APBD 2025,” ungkap pria yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Jember ini.

Ahmad Halim menjelaskan, tenggang waktu pembahasan APBD 2025 satu bulan berakhirnya anggaran. Artinya bulan November 2024 merupakan batas akhir untuk pembahasan dan penetapan APBD 2025.

Terkait perubahan APBD 2024, masih kata Ahmad Halim, batas waktu tanggal 30 September 2024 sudah terlewati.

Hal itu mengharuskan pimpinan DPRD Jember berkirim surat ke Mendagri dengan tembusan Gubernur Jawa Timur.

“Kami sudah berkirim surat, bahwa DPRD Jember belum ada pimpinan definitif atau alat kelengkapan DPRD Jember,” ujarnya.

Ahmad Halim menyebut ada syarat pembahasan anggaran dilakukan oleh Tim Anggaran dan Badan Anggaran.

“Otomatis terkait PAPBD 2024, kami kembalikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Jember untuk berkonsultasi,” pungkasnya. (achmad)

 

Bagikan Ke: