faktajember.com
Jember Kota – Perbaikan teknis distribusi sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah pada masa pandemi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Langkah ini melibatkan jajaran kecamatan dan satgas.
Bupati Jember Faida saat memimpin rapat koordinasi perbaikan teknis distribusi, Jum’at, 11 September 2020, mengawali dengan menyebut sejumlah masalah yang muncul pada penyaluran tahap pertama bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini tim kecamatan, desa, dan satgas akan terus berupaya memperbaiki teknis distribusi bantuan, agar bantuan tersebut sampai kepada penerima dengan cepat dan tepat sasaran,” terangnya usai rapat secara virtual tersebut.
Terlebih dalam situasi Covid-19, berbagai bentuk bantuan dengan sumber yang berbeda tersebut harus cepat sampai ke penerima. Diberikan dari rumah ke rumah. “Dan, penerima harus tahu pasti bantuan dari mana dan jumlahnya berapa,” jelasnya.
Selain JPS dengan 35 ribu keluarga penerima manfaat (KPM), juga ada bantuan BPJS Kesehatan untuk takmir masjid, guru ngaji, dan hafidz/hafidzah.
Bantuan dalam program PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) BPJS Kesehatan itu sebelumnya terkendala karena NIK tidak valid.
“Kurang lebih tujuh ribu data yang perlu bantuan tim kecamatan untuk validasi NIK, sehingga BPJS-nya dapat segera diproses,” jelasnya.
Koordinasi tersebut juga membahas perbaikan data industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan menerima bantuan dari pemerintah pusat. (achmad)