Pemerintah pusat telah menyiapkan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19 (coronavirus disease 2019).
Hal ini diungkap oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, setelah mengikuti konferensi video dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja II di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis, 09 April 2020.
Konferensi video dengan sejumlah menteri itu terkait implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah.
“Sekitar ratusan triliun yang dikeluarkan untuk perlindungan sosial,” kata wabup kepada wartawan. Anggaran ini dilakukan untuk belanja belanja bidang kesehatan, insentif perpajakan, KUR, dan bidang usaha.
“Ini sudah diantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan ke depan,” imbuhnya. Karena itu, pemerintah pusat meminta kerja sama dari pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, wabup juga menyampaikan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah agar melakukan perubahan radikal terhadap penganggaran.
Perubahan radikal itu diperlukan karena transfer dari pemerintah pusat ke daerah dipastikan berubah dan berkurang.
Untuk melakukannya, pemerintah daerah diminta untuk jeli menyisir anggaran-anggaran untuk kemudian digunakan penanganan COVID-19.
Menurut wabup, arahan pemerintah pusat itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Seperti tidak melakukan perjalanan dinas maupun mengurangi belanja barang.
Pemerintah Kabupaten Jember juga sudah melakukan jaring pengaman sosial dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.
Tentang arahan pembuatan posko penanganan COVID-19, wabup menyatakan telah melaksanakannya, bersama kabupaten dan kota lainnya.
Pemerintah daerah juga diminta ikut menyelamatkan dunia usaha. “Sebisa mungkin jangan sampai ada PHK,” pungkas wabup. (hafid/izza/*f2)