faktajember.com | Pemerintahan | Selasa | 19 November 2019 | 12:31 WIB
Jember Kota – Festival HAM 2019 yang digelar di Kabupaten Jember menyajikan hal berbeda dari pelaksanaan festival serupa sebelumnya.
Ini diakui oleh Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagio, saat pembukaan festival ini di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Selasa, 19 November 2019.
“Kali ini ada partisipasi rekan-rekan perusahaan atau dari dunia industri,” katanya menyebutkan salah satu perbedaan itu.
Perbedaan lainnya, untuk pertama kalinya festival dibuka dengan tarian, yakni tarian anak kolosal Bajul Ijo. Menurutnya, pembukaan ini sangat berbobot. “Diisi dengan acara budaya,” paparnya.
Festival keenam ini juga dilanjutkan dengan wisuda 161 kepala desa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang HAM.
Diklat ini telah berlangsung seama tiga hari, dan diselenggarakan oleh Pemkab Jember bekerjasama dengan Komnas HAM dan INFID.
Pelaksanaan Festival HAM ke-6 ini berlangsung 19 – 21 November 2019 dengan 17 sesi kegiatan. Ada 81 orang narasumber dan 17 moderator.
Acara ini diikuti peserta dari 33 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, juga dihadiri 25 orang peserta yang berasal dari 12 negara.
Selain itu, ada 100 orang anak muda yang menjadi peserta dan relawan. Jumlah keseluruhan peserta sedikitnya seribu orang.
Pada pembukaan festival ini, Bupati Jember, Faida, menyampaikan pendapatnya. Perempuan pertama Bupati Jember ini menyebut bahwa HAM berbicara tentang kebahagiaan, kerukunan, sejahtera, dan keberagaman.
Hal-hal itu, menurut bupati, merupakan bagian dari prinsip-prinsip HAM.
Selain itu, terdapat prioritas dalam membentuk konteks HAM. Konteks HAM yang menjadi prioritas kali ini, lanjutnya, adalah negeri yang aman dan rukun.
“Memang kita berbeda. Beragam suku, budaya, dan agama. Tetapi, menghargai hak dan menerima satu sama lain ini menjadi prioritas,” katanya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, Bangsa Indonesia terkenal dengan keberagaman budaya dan tradisi yang menjadi kekayaan tersendiri, dari sabang sampai Merauke dengan ratusan bahasa.
Ini disebut sebagai Bhineka Tunggal Ika. “Meskipun beragam dan berbeda-beda tetap datang ke Jember dengan satu tujuan membangun negeri yang makmur, berkeadilan sosial, bisa menikmati hasil kemerdekaan dan pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, HAM sejatinya menasbihkan ada hak atas budaya. Pasal 27 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan dengan bebas, menikmati kesenian, dan turut mengambil manfaat ilmu pengetahuan.
Deputi V Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, dalam kesempatan yang sama mengatakan, tema yang diangkat dalam rapat pleno HAM di Jember adalah pembangunan daerah berbasis HAM dan berkeadilan sosial melalui pendekatan budaya ini.
“Tentu sangat strategis, mengingat tantangan yang dihadapi saat ini mengharuskan seluruh kepentingan untuk memberikan penekanan lebih pada nilai-nilai HAM berkeadilan sosial serta budaya,” jelasnya.
Menurutnya, Jember dapat memaknai sebuah keragaman. Keragaman tidak lagi menjadi sesuatu hal yang baru. “Tetapi, perbedaan tersebut dapat diakomodir menjadi sesuatu yang indah,” ungkapnya.
Jember juga dapat menjadi ruang untuk bertemunya berbagai keragaman, dengan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. (achmad)