faktajember.com – Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. mengingatikan para pengusaha untuk menyalurkan dana corporate social responbility atau CSR.
Penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan itu hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember.
Bupati menjelaskan, koordinasi tersebut bukan untuk mengambil alih dana tersebut. Namun, koordinasi tersebut sebagai upaya untuk penyaluran tepat sasaran.
Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menyediakan data sasaran penerima dana CSR. Seperti data terkait yatim piatu, lansia, maupun data lainnya.
“Pemerintah punya kewajiban membantu layanan datanya,” terang bupati ketika penyerahan sertifikat izin di Ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha, Senin 10 Desember 2018.
Sertifikat yang diserahkan langsung itu meliputi 1 Izin Lokasi , 5 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, 69 Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Sempadan Sungai, dan 26 Izin Mendirikan Bangunan.
Penyaluran dana CSR, masih kata bupati, merupakan sebuah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.
“Kepedulian tersebut bukan hanya menjadi kepedulian perusahaan, tetapi menjadi solusi masalah sosial Kabupaten Jember,” terang perempuan pertama Bupati Jember ini.
Selain soal CSR, bupati juga mengingatkan tentang aksesbilitas terhadap difabel dalam pembangunan yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Bagi usaha baru, sudah ada peraturan daerah dan peraturan bupati yang mencantumkan ketentuan minimal satu persen harus memberi kesempatan kepada difabel untuk ambil bagian dalam pekerjaan.
Bagi usaha seperti klinik, rumah sakit, laboratorium, apabila ada permohonan layanan emergency untuk segera dilayani tanpa memandang siapa pasien itu maupun punya asuransi atau tidak.
“Tidak boleh ada satu pun layanan di Jember, swasta maupun negeri, yang menolak dan terlewatkan untuk melayani. Waktu emas untuk pertolongan pertama pada seseorang tidak bisa diganti dengan uang atau lainnya,” jelasnya. (achmad)