faktajember.com – Pemetaan Kompetensi Jabatan Pelaksana Berbasis CAT (computer assisted test) Wilayah Kerja Kantor Regional II BKN Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (25/09/2018).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko SH. MSi., dan Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Drs. Rachma Deta Antariksa M.Si.
Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat yang telah menyelenggarakan pemetaan kompetensi di Kabupaten Jember. Bupati Faida mengaku senang menjadi tuan rumah dari tiga kabupaten.
Pemetaan kompetensi ini, menurut Bupati Faida, merupakan kesempatan emas. Tanpa penilaian dan pemetaan tidak akan menghasilkan kinerja yang baik.
Saat ini masih ada pejabat eselon yang belum menempati posisi jabatan. Untuk itu, Bupati Faida mengaku akan memilih sendiri siapa saja yang akan memimpin berdasarkan PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil).
Pada tahap-tahap berikutnya, harap Bupati Faida, semua dapat kesempatan penilaian dan peserta dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Karena namanya uji kompetensi, bukan dengan penerawangan tapi perlu dengan seleksi yang profesional,” ujarnya.
Bupati Faida menjelaskan, pemetaan diberikan untuk aparatur spil negara dengan eselon 3A, 3B, 3C dan 3D, serta eselon 4A yang belum menduduki jabatan struktural tapi bukan juga fungsional.
Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko SH. MSi. menyampaikan, pemetaan ini bertujuan mengetahui peta kompetensi pelaksana. Karena issunya, pelaksana menjadi beban birokrasi.
Tauchid mengharapkan, pemetaan ini mendapat kesimpulan yang tidak benar, bahwa pelaksana menjadi beban birokrasi. “Karena selama ini, birokrasi tanpa pelaksana lumpuh juga,” ujarnya.
Pelaksanaan kompetensi memiliki kuota 7500 pegawai pelaksana. Kuota akan dibagi ke 39 instansi di wilayah Jawa Timur, yang pelaksanaannya di antaranya wilayah Madura dan Lamongan.
Tauchid mengatakan, penyebaran pelaksanaan pemetaan kompetensi ini, juga menjadi salah satu ajang uji coba atau gladi kotor pelaksanaan CPNS nanti.
Dengan peta kompetensi pelaksanaan ini, dapat menjadi dasar dalam program-program kepegawaian, di antaranya pengembangan kompetensi, pengembangan karir dan penempatan pegawai dengan tepat.
Tauchid menyampaikan, peta sangat diperlukan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ada dua kata kunci tentang pemerintahan, yaitu efektif, efektif menentukan kebijakan-kebijakan dan efisien, efisien menggunakan anggaran serta waktu dan sebagainya. (mad)