faktajember.com – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jember memberikan pendapatnya tentang rencana perubahan APBD 2018 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (17/9/2018).
“Fraksi Amanat Pembangunan berpendapat PAK (perubahan anggaran keuangan) agar mengarah pada pembangunan yang pro rakyat,” kata Ely Yusuf, juru bicara Fraksi Amanat Pembangunan.
Kebijakan yang pro rakyat itu diantaranya, memenuhi palayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Ketiga, memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil sebagai bantuan dan pendampingan pada usaha mikro kecil menengah.Keempat, melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan bermanfaat luas bagi msayarakat.
Kelima, fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak, penanggulangan bencana alam. Keenam, sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terkait kebijakan belanja daerah dilakukan dengan professional.
Fraksi Hanura Demokrat (Harkat) memberikan pendapat arah pembangunan Kabupaten Jember harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan target-target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur.
“Karena pada dasarnya pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan daristruktur pembangunan secara keseluruhan. Jember adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus bergerak bersama dengan seluruh elemen bangsa yang ada di negara ini,” kata Anang Murwanto.
PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Lukman Winarno menyampaikan empat catatan. “Ini sekedar mengingatkan untuk mendapat perhatian,” ujar pria mantan wartawan ini.
Pertama, pelayanan adminduk yang kurang efektif dan efesien. Kedua, optimalisasi resi gudang untuk membantu petani. Ketiga, angka buta aksara yang masih tinggi. Dan keempat, pembangunan jalan dan jembatan.
“Faksi nasdem menyambut baik penataan anggaran untuk infrastruktur. Sebab, bidang ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat,” kata Bambang.
Namun, lanjut , juru bicara Fraksi Nasdem ini, diharapkan perubahan APBD 2018 tidak mengabaikan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Juru bicara Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Namun, Fraksi Gerindra berpendapat kemiskinan juga menjadi prioritas.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sucipto menyebut setiap alokasi anggaran berupa kegiatan harus dilengkapi dengan indicator kerja meliputi input, out put, dan out came.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Yuli Priyatno memberikan beberapa pertanyaan, salah satunya terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Pertanyaan lainnya disampaikan secara tertulis. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjadi sorotan dari Fraksi PKB. (mad)