Jember, FaktaJember.com – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Kejaksaan Negeri Jember berhasil menekan kerugian daerah atas pelaksanaan anggaran pembangunan.
Hal ini disampaikan Bupati Jember dr Hj Faida MMR saat pidato penyampaian jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jember atas RAPBD Jember 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Jember, Kamis (1/3/2018), di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Jember.
Data yang diungkap bupati berdasarkan laporan pemantauan penyelesaian atas kerugian daerah semester kedua tahun 2017 yang diterbitkan BPK RI.
Temuan itu menjelaskan pada tahun 2016 atas pelaksanaan tahun anggaran 2015 terdapat kerugian daerah sebesar Rp. 1,3 miliar. Jumlah kasusnya sebanyak 33 kasus, terdiri dari 20 kasus temuan BPK dan 13 kasus temuan Inspektorat Jember.
“Telah ditindaklanjuti dengan pengembalian Rp. 1,3 miliar ke Kasda,” jelas bupati.
Tahun 2017 atas pelaksanaan anggaran tahun 2016, lanjut bupati, terdapat kerugian daerah sebesar Rp. 31 juta. “Jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1,3 miliar,” ujar bupati.
Jumlah kasus yang ditemukan tahun 2017 sebanyak 11 kasus, yang semuanya temuan BPK. Sementara temuan Inspektorat masih dalam tindaklanjut.
“Hal tersebut menunjukkan ternyata penurunan atas temuan APIP dan BPK RI sejak ada pendampingan TP4D dan sejak ada kesungguh-sungguhan pengawasan di internal Pemkab Jember,” ujarnya.
APIP merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang berada di Inspektorat Pemkab Jember.
Sedang TP4D adalah tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Jember untuk mencegah tejadinya penyelewengan terhadap penggunaan APBD dan mengatasi kekhawatiran instansi pemerintah terjerat korupsi dalam melakukan realisasi pembangunan proyek. Pembentukannya berdasar amanat Inpres No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. (mad)